ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PENGENDALIAN INFLASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

 

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perekonomian yang stabil akan lebih disukai dibandingkan dengan perekonomian yang mengalami gejolak dan guncangan. Kestabilan perekonomian suatu negara sangat didambakan oleh semua elemen pendukung perekonomian negara tersebut. Perekonomian yang stabil dapat menekan laju inflasi dan menyeimbangkan peredaran jumlah uang di masyarakat. Selain itu, perekonomian yang stabil dapat mendukung kinerja dan produktivitas usaha dan bisnis sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan dapat menekan tingkat pengangguran yang terjadi. Salah satu parameter yang dapat mengukur kestabilan perekonomian yakni dengan melihat kinerja dari stabilitas makroekonomi diantaranya suku bunga, jumlah uang yang beredar, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. 

Upaya untuk menstabilkan perekonomian dapat dicapai baik melalui kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter.  Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah melalui instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah.  Sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).  BI sebagai lembaga otoritas moneter melakukan stabilisasi melalui instrumen suku bunga SBI, dimana penetapan SBI dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Para pembuat kebijakan, dalam hal ini bank sentral, memandang stabilisasi ekonomi sebagai salah satu tanggung jawab utama. Dan bagi banyak ekonom, masalah kebijakan pemerintah yang aktif adalah jelas dan sederhana perannya dalam menstabilkan perekonomian.  Resesi merupakan periode pengangguran tinggi, pendapatan rendah, dan peningkatan tekanan ekonomi.  Model permintaan dan penawaran agregat menunjukkan bagaimana guncangan dalam perekonomian bisa menimbulkan resesi. Model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal bisa mencegah resesi dengan menanggapi guncangan ini. 

Namun, ekonom lain bersikap kritis terhadap upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian.  Mereka berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan pendekatan lepas tangan terhadap kebijakan makroekonomi.  Pada awalnya, pandangan ini tampak mengejutkan.  Jika model menunjukkan bagaimana mencegah atau menurunkan tekanan resesi, mengapa para kritikus ini meminta pemerintah tidak menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilisasi ekonomi.  Pendapat para ekonom tersebut antara lain akibat lambannya implementasi dan dampak kebijakan serta sulitnya melakukan peramalan ekonomi (Mankiw, 2003,hlm.373).

Stabilisasi akan mudah jika dampak kebijakan bersifat langsung.  Namun, dalam kenyataanya membuat kebijakan ekonomi menghadapi kesenjangan waktu yang lama (lags).  Para ekonom membedakan dua kelambanan dalam pelaksanaan kebijakan stabilisasi tersebut: kelambanan dalam dan kelambanan luar.  Kelambanan dalam (inside lags) adalah waktu antara guncangan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menghadapinya.  Kelambanan ini muncul karena para pembuat kebijakan membutuhkan waktu untuk menyadari  bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan kemudian mengeluarkan kebijakan yang tepat.  Kelambanan luar (outside lags) adalah waktu antara tidakan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian.  Kelambanan ini muncul karena kebijakan yang dibuat tidak segera mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan kesempatan kerja. Kelambanan yang dalam dan berubah-ubah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter tentu saja membuat stabilisasi perekonomian menjadi lebih sulit.

Alasan lain para kritikus adalah sulitnya melakukan peramalan ekonomi.  Karena kebijakan yang dilakukan mempengaruhi perekonomian setelah kelambanan yang panjang, maka kebijakan stabilisasi yang berhasil membutuhkan kemampuan untuk memprediksi secara akurat kondisi ekonomi masa depan. Namun, perkembangan ekonomi seringkali tidak dapat diprediksikan.  Misalnya saja prediksi para peramal ekonomi selama resesi di Amerika Serikat (AS) tahun 1982, para peramal berhasil memprediksi pengangguran satu kuartal ke depan.  Namun demikian, ramalan yang lebih jauh seringkali tidak akurat.  Setelah kedalaman resesi mulai kelihatan, para peramal gagal memprediksi seberapa cepat penurunan dalam pengangguran akan terjadi.  Hal ini menunjukkan peristiwa ekonomi paling dramatis banyak yang tidak dapat diprediksikan.

Identifikasi Masalah

Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi perekonomian Indonesia yang stabil dan terkendali. Secara umum, kinerja dan upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, sudah menunjukkan perannya sebagai lembaga otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan untuk perbaikan perekonomian di Indonesia. Walaupun banyak para pakar ekonomi dan pemerhati ekonomi di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan moneter yang telah ditetapkan kurang mampu mengendalikan laju inflasi dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap variabel makroekonomi di Indonesia.

Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dilihat melalui BI rate serta jumlah uang beredar yang dinyatakan dengan M1 dan M2, sedangkan untuk variabel makroekonomi digunakan data mengenai tingkat inflasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat BI rate yang ditetapkan Bank Indonesia, jumlah uang beredar M1, serta jumlah uang beredar M2  terhadap  tingkat inflasi di Indonesia.  Tujuan ini sekaligus menjawab apakah kebijakan moneter aktif yang dilakukan BI perlu atau tidak perlu dilakukan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu variabel makroekonomi penting di Indonesia. Bagi pengusaha dan investor penelitian bermanfaat untuk mengetahui kondisi perekonomian di Indonesia, sehingga dapat melakukan kegiatan usaha bagi pengembangan perekonomian kedepan.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu usaha pemerintah dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu tetapi tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Bank sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

  • Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
  • Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Pelaksanaan Kebijakan Moneter di Indonesia

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro terdiri dari kerangka strategis dan kerangka operasional. Kerangka strategis umumnya terkait dengan pencapaian tujuan akhir kebijakan moneter (stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja) serta strategi untuk mencapainya (exchange Rate targeting, monetary targeting, Inflation targeting, implicit but not explicit anchor) (Warjiyo dan Solikin, 2004). Kerangka operasional kebijakan moneter terdiri dari instrumen, sasaran-operasional, dan sasaran-antara yang digunakan untuk mencapai sasaran akhir. Sasaran-antara diperlukan karena adanya time lag antara pelaksanaan kebijakan moneter dengan hasil pencapaian sasaran akhir, sehingga untuk meninjau keefektifan suatu kebijakan maka diperlukan adanya kebijakan yang dapat dilihat dengan segera. Untuk mencapai sasaran antara ini, diperlukan adanya sasaran operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai rencana. Kriteria dari sasaran-operasional ini adalah memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara, dapat dikendalikan oleh bank sentral, dan informasi tersedia lebih awal dari pada sasaran-antara. Sedangkan instrumen moneter merupakan instrumen yang dimiliki bank sentral yang dapat mempengaruhi sasaran operasional yang telah ditetapkan.

Indikator kebijakan moneter dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia akan selalu melakukan analisis dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, khususnya prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaran-besaran moneter dan perkembangan sektor ekonomi dan keuangan secara keseluruhan.

2. Demikian pula, Bank Indonesia akan selalu dan terus memperhatikan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah. Langkah-langkah koordinasi kebijakan yang selama ini telah berlangsung baik akan terus diperkuat dan ditingkatkan.

3. Analisis dan prakiraan berbagai variabel ekonomi tersebut dipertimbangkan untuk mengarahkan agar prakiraan inflasi ke depan sejalan dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Penyebab Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

1)      Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut yang kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

2)      Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi meskipun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran.  Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dan lain-lain), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, aksi spekulasi (penimbunan), dan sebagainya sehingga memicu kelangkaan produksi di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Penggolongan Inflasi

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1)      Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2)      Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

3)      Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

4)      Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Kaitan Antara Kebijakan Moneter dan Inflasi

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen (salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian) akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs).

Penelitian Terdahulu

Nuryati (2004) meneliti tentang bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kestabilan harga selama periode krisis.  penelitian menggunakan metode VAR dan VECM.  Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan moneter selama krisis hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan harga dalam jangka panjang tetapi rendah. Kebijakan moneter mempengaruhi harga memerlukan lag sekitar enam bulan.

Ikasari (2005) meneliti tentang determinan inflasi di Indonesia menggunakan Error Correction Model (ECM).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel uang primer (M0) tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, sebaliknya variabel  Produk Domestik Bruto Riil berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Variabel uang primer pada kuartal sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, sementara variabel Produk Domestik Bruto Riil pada kuartal sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Dalam jangka panjang variabel uang primer tidak berpengaruh signifikan  terhadap laju inflasi, sebaliknya variabel Produk Domestik Bruto Riil berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. 

Penelitian mengenai determinan inflasi kembali dilakukan oleh Alexander (2009) yaitu meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia selama tahun 2008 menggunakan regresi linier berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate, M2, dan pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap inflasi.  Sedangkan tingkat pengangguran memberikan dampak negatif, namun tidak signifikan.

Ulfa (2010) meneliti hubungan kausalitas suku bunga Bank Indonesia dan inflasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap inflasi. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga merupakan variabel kebijakan yang efektif dalam mengontrol tingkat inflasi di Indonesia.

 

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam paper ini adalah data BI Rate, Uang beredar dalam arti luas (M2), Uang beredar dalam arti sempit (M1), dan inflasi. Seluruh data merupakan data time series bulanan dari Oktober 2005 hingga Januari 2012. Untuk data BI Rate, M1, dan M2 diperoleh dari publikasi Bank Indonesia (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) sedangkan inflasi berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, analisis time series akan difokuskan pada pengujian dengan menggunakan pendekatan kointegrasi dan pembentukan Error Correction Model (ECM). Asumsi yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data bersifat konstan dan independen dari waktu   ke waktu sehingga terhindar dari adanya kesalahan dalam melakukan estimasi.

Error Correction Model (ECM) merupakan salah satu analisis yangdikembangkan oleh Engle dan Granger (1987) untuk melakukan rekonsiliasi perilaku variabel ekonomi jangka pendek dengan variabel ekonomi jangka panjang (Gujarati, 1995). Konsep penting dalam ECM adalah keseimbangan jangka panjang dari data time series yang sering disebut kointegrasi. Dari data time series yang saling terintegrasi perlu ditelaah lebih lanjut apakah salah satu variabel mempengaruhi variabel lainnya atau sebaliknya dan prosedurnya  membutuhkan ECM. Dalam ECM, hubungan dinamis jangka pendek antar variabel dalam sistem dipengaruhi oleh deviasi/ penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang (Enders, 2004).

ECM adalah model bivariateVector Autoregression (VAR) yang terbatas dan di dalam spesifikasi ECM terdapat batasan-batasan kointegrasi. Enders (2004) menyatakan bahwa variabel-variabel dalam ECM adalah variabel-variabel turunan pertama dalam model VAR yang dibedakan oleh error correction term  atau dengan kata lain, representasi ECM menggunakan variabel-variabel yang terkointegrasi pada order 1 [I(1)]. Dapat disimpulkan bahwa ECM didesain untuk digunakan pada series yang nonstasioner dan terintegrasi.

Spesifikasi ECM membatasi perilaku variabel endogen dalam jangka panjang untuk menuju pada hubungan kointegrasi dan tetap memungkinkan dinamika jangka pendek dalam jangkauan yang luas. Cointegration term juga dikenal sebagai error correction term karena deviasi dari keseimbangan jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui sekumpulan penyesuaian parsial jangka pendek. 

Adapun pertimbangan penggunaan alat analisis ini adalah karena model koreksi kesalahan mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang serta mampu mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Selain itu, model ini mampu mencari pemecahan terhadap persoalan variabel runtut waktu (time series) yang tidak stasioner dan regresi lancung (spurious regeression) dalam ekonometri (Umi Julaihah dan Insukindro, 2004).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s